RAIH PREDIKAT INFORMATIF, BRMP SULSEL PERKUAT TRANSPARANSI PUBLIK
JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui gelaran "Rapat Koordinasi Komunikasi dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025". Acara yang berlangsung di Auditorium Kementan, Jakarta, Minggu (22/12), ini menjadi ajang apresiasi bagi unit kerja yang konsisten mengimplementasikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan diskusi panel yang menghadirkan pakar komunikasi. Akademisi dari Universitas Indonesia membedah pentingnya penguatan Employee Advocacy di lingkungan Kementan, disusul paparan dari Konsultan Komunikasi Royston Indonesia mengenai strategi publikasi yang efektif. Diskusi ini bertujuan membekali aparatur sipil negara agar mampu menjadi jembatan informasi yang kredibel bagi publik.
Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Salah satu penerima penghargaan adalah BRMP Sulawesi Selatan, sukses meraih predikat "Informatif", sebuah kategori tertinggi yang mencerminkan dedikasi unit kerja dalam menyediakan data yang transparan, akurat, dan mudah diakses.
Selain kategori utama, Mentan juga memberikan penghargaan khusus bagi unit kerja yang menembus peringkat 10 besar nasional serta apresiasi bagi petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik. Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi para petugas dalam memastikan arus informasi tersampaikan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
Menteri Pertanian dalam arahannya menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi, berkolaborasi, dan mengawasi jalannya pembangunan pertanian demi mewujudkan target swasembada pangan nasional.
Pencapaian BRMP Sulsel ini diharapkan menjadi katalisator bagi unit kerja lainnya untuk terus berinovasi dalam layanan informasi. Budaya keterbukaan ini bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan melayani.
(Sumber: AFS. Editor: DAR)